Indonesia yang kaya dengan gugusan gunung berapi tentu menyediakan potensi energi panas bumi yang melimpah. Pemerintah perlu serius mengelolanya. Energi terbarukan ini, selain ramah lingkungan juga sangat murah. Untuk itu, butuh BUMN baru yang khusus mengurusi panas bumi.

Demikian penegasan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana saat ditemui sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Rabu (16/11). Menurut Azam, selama ini eksplorasi panas bumi seperti sengaja dipersulit, sehingga tidak serius digarap. Akhirnya, asing masuk untuk mengambil alih. Ini tak boleh terjadi, mengingat energi yang satu ini punya proyeksi yang sangat menjajikan secara ekonomi bagi negara.

“Pembentukan BUMN baru di bidang panas bumi harus didukung dengan politik anggaran yang memadai. Ini murah dan menjadi energi terbarukan yang dicari-cari. Tapi, ketika energi ini ada di depan mata, malah dilupakan,” ucap Anggota F-PD itu. Ditanya seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk BUMN baru ini, Azam menjawab, biar pemerintah saja yang menghitung kebutuhan anggarannya.

Sebetulnya, energi panas bumi ini sudah dikelola oleh Pertamina dan PLN lewat perusahaan Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT. Geo Dipa Energi. Namun, ungkap Azam, semuanya tidak jalan. Kini, PLN malah ingin membeli PGE milik Pertamina. Namun, serikat pekerja PGE menolaknya.

“PLN ngurus yang ada di atas tanah saja tidak mampu. Ngurus PLTA juga tidak mampu. Apalagi mau ngurus yang ada di perut bumi. Lupakan PLN untuk urus panas bumi. Kita dorong Menteri BUMN untuk bentuk BUMN panas bumi. Inilah test case bagi pemerintah, kalau mau meningkatkan kedaulatan energi,” tandas Azam lebih lanjut. (mh)/foto:jaka/iw.